Rakyat Sebenarnya Juga Ingin Jadi Professor

Permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia seolah tak menemui titik terang. Carut marut pengembangan sumber daya manusia di negeri kita ini menemui berbagai macam hambatan. Mulai dari persoalan kebijakan yang tumpang tindih sampai pada sikap apatis masyarakat terhadap pendidikan. Hal ini bisa kita lihat dari rendahnya angka partisipasi sekolah di Indonesia. Untuk SMP saja tingkat partisipasinya hanya mencapai 70%.  Sedangkan angka partisipasi untuk SMA itu hanya 60 %. Data dari kemendiknas, dari 3,7 juta lulusan SMP, yang melanjutkan ke SMA hanya sekitar 2,2 juta. Artinya ada sekitar 1,5 juta lulusan SMP yang terlempar ke jalan. Belum lagi kita bicara tentang  angka partisipasi ke perguruan tinggi yang  lebih rendah lagi yakni hanya 18,7%. Jumlah mahasiswa di Indonesia saja hanya 4,8 juta orang.  Padahal jumlah anak usia belajar di perguruan tinggi berkisar 25 juta orang. Hal ini cukup membuktikan bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi terkait dengan pola pengembangan sumber daya manusia di negeri kita ini. 

Banyak yang berpendapat bahwa rendahnya angka partisipasi sekolah dikarenakan masyarakat yang belum memahami pendidikan sebagai faktor penentu kesejahteraan. Bisa jadi ada memang kalangan masyarakat yang memiliki pemahaman seperti itu. Tetapi di era globalisasi seperti skrng ini, di mana orang bisa mangakses informasi dengan mudah pasti masyarakat akan bisa memahami bahwa pendidikan itu begitu penting. Jadi ada faktor lain yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan. Andai maysarakat di tanya "mereka ingin menempuh pendidikan sampai ke jenjang apa?" tentunya mereka akan menjawab " bahkan kalau memungkinkan kami akan jadi professor". Tapi ternyata harapan seperti itu ternyata sangat sulit direalisasikan oleh banyak orang di negeri ini. Hal ini dikarenakan oleh mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Anggaran yang di alokasikan untuk dana pendidikan sebesar 20% dari APBN ternyata belum mampu menutupi biaya pendidikan secara keseluruhan. Pemerintah hanya sanggup mencanangkan program wajib belajar 9 tahun. Padahal tuntutan kerja dan sengitnya persaingan pencarian kerja mengharuskan masyarakat untuk mengenyam pendidikan di bangkui perguruan tinggi. Dengan Alasan keterbatasan biaya, kebanyakan masyarakat tidak bisa melakukannya. 

Inilah dampak dari system kapitalisme. Tidak hanya membuat kekacauan di bidang ekonomi saja tetapi juga merambah pada bidang - bidang lainnya tak terkecuali bidang pendidikan. Pendidikan yang berkualitas hanya bisa dinikmati oleh orang yang berduit saja karena biayanya yang begitu mahal. Sementara rakyat miskin hanya bisa menikmati fasilitas gratis yang disediakan oleh pemerintah. Itupun dengan kualitas pendidikan yang seadanya. Padahal negeri kita adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam. Ketika semua itu dikelola dengan baik oleh negara dan hasilnya benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat pastilah semua masalah termasuk masalah pendidikan bisa diatasi.  Tetapi fakta berbicara lain. Sumber daya alam sebagai tumpuan rakyat Indonesia untuk memperoleh kesejahteraan ternyata dikuasai oleh pihak asing. Hal ini dikarenakan oleh system ekonomi kapitalisme yang diterapkan pemerintah membukakan pintu untuk para investor- investor asing sehingga mereka bisa masuk dan menguasai semuanya.

Sebenarnya masalah pendidikan dan masalah-masalah lain yang dialami  negeri kita ini bukan tanpa solusi. Ketika kita sudah sadar betul bahwa system kapitalisme tidak memberikan jawaban, sudah seharusnya kita beralih ke system yang lain.  System yang mampu memberikan kesejahteraan di segala bidang termasuk di bidang pendidikan. Satu-satunya system yang berhasil mewujudkan hal tersebut  adalah system Islam. Waktu itu Islam diterapkan pada level negara yang disebut daulah khilafah islamiyah. Negeri-negeri muslim dihimpun kedalam satu kesatuan yang utuh yang luasnya mencapai 2/3 bagian dari dunia ini. Negara tersebut memakai syariat Islam sebagai acuan dasar perundang-undangan dan di pimpin oleh seorang khalifah. Sejarah kemudian mencatat bahwa kesejahteraan memang menghampiri rakyat yang bernaung didalamnya. Pengalokasian sumber daya alam memang benar-benar diperuntukkan untuk rakyat. Belum lagi pencapaian di dunia pendidilkan. Khilafah mampu mengokohkan diri sebagai  negara yang dijadikan kiblat dunia pendidikan saat itu. Kesejahteraan tenaga pendidik terjamin dan rakyat mendapatkan pendidikan yang berkualitas secara cuma-cuma alias gratis. Inilah system yang menjadi formula untuk menyelesaikan semua problem yang ada. Ketika khilafah tegak maka yakin dan percaya kesejahteraan universal yang dicita-citakan rakyat pasti akan terwujud.[Andi Iwan]